Sosialisasi dan Evaluasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2015

Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota dan pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, Bagian Organisasi mengadakan kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Kegiatan Sosialisasi tersebut diikuti oleh seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dan dilaksanakan pada Bulan Mei 2015 yang bertempat di Ruang Puri Manggala Bhakti Kantor Walikota Probolinggo. Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi dan evaluasi penyusunan SOP ini adalah untuk memberikan petunjuk teknis dan pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam mengidentifikasi, merumuskan menyusun, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi SOP administrasi pemerintahan sesuai dengan tugas pokok  dan fungsi yang dilaksanakannya.

Sosialisasi ini dibuka langsung oleh Ibu Walikota Hj. Rukmini dan beliau berpesan agar seluruh SKPD membuat dan melaksanakan SOP sesuai dengan tupoksi yang melekat pada SKPDnya. Lebih lanjut lagi Ibu Walikota juga menyampaikan bahwa SOP merupakan standar baku yang mengatur tata cara pelayanan maupun prosedur administrasi di setiap SKPD agar kualitas pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat dan reformasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien.


Download Materi

LAST_UPDATED2

 

Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Penerapan Budaya Kerja dan Pelatihan Penerapan Budaya Kerja Bagi Fasilitator/Ketua Kelompok Budaya Kerja (KBK) di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2015

Budaya kerja mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu merubah perilaku aparatur guna meningkatkan mutu kinerja sesuai nilai-nilai budaya kerja, untuk mencapai produktivitas dan kualitas kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan tugas di setiap SKPD, program budaya kerja mengarahkan aparatur pemerintah untuk mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil (outcome) yang diperoleh dari produktivitas kerja dan kinerja yang tinggi hingga dapat meningkatkan kualitas kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun sesama aparatur pemerintah.

Penerapan program budaya kerja yang dilakukan melalui pembentukan kelompok budaya kerja yang selanjutnya disingkat KBK oleh masing-masing SKPD diharapkan dapat berjalan terus-menerus dan berkesinambungan agar menjadi perilaku manajemen yang pada saatnya nanti akan menjadi kebiasaan dan mempunyai keyakinan untuk dapat bekerja dengan lebih baik dan mendapatkan mutu yang diharapkan, serta sekaligus membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk menunjang pelaksanaan dan keberhasilan pengembangan budaya kerja diperlukan komitmen bersama pada seluruh pejabat struktural dimulai dari pemimpin tertinggi dan para pimpinan unit organisasi yang ada dibawahnya beserta seluruh staf.

Pada bulan April 2015 yang bertempat di Puri Manggala Bhakti Kantor Walikota Probolinggo, Bagian Organisasi Setda Kota Probolinggo melaksanakan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Penerapan Budaya Kerja dan Pelatihan Penerapan Budaya Kerja Bagi Fasilitator/Ketua Kelompok Budaya Kerja (KBK) di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2015. Peserta kegiatan ini berasal dari seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang menghadirkan narasumber dari Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur dan dari PT. Semen Indonesia.

Diharapkan dari kegiatan ini, setiap peserta mengerti makna dari Budaya Kerja sehingga meningkatkan profesionalisme aparatur dan kualitas kinerja pemerintah.


Download Materi

 

LAST_UPDATED2

 

Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran  dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

LAST_UPDATED2

Baca Selengkapnya

 

Website Terkait

Jajak Pendapat

Bagaimana Menurut Anda Pelayanan KTP PNS di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Probolinggo?
 

Jumlah Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini4825
mod_vvisit_counterKemarin13890
mod_vvisit_counterMinggu ini68399
mod_vvisit_counterMinggu Kemarin85484
mod_vvisit_counterBulan ini250745
mod_vvisit_counterBulan Kemarin65576
mod_vvisit_counterTotal Pengunjung1188486