BIMBINGAN TEKNIS ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA SERTA EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai negeri sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Selain itu, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah maka banyak terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah dan jabatan. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo segera melakukan kembali kegiatan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (abk).

Berlatar belakang dari hal tersebut di atas, untuk memberikan bekal pengetahuan dan meningkatkan pemahaman bagi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Probolinggo memprogramkan kegiatan bimbingan teknis analisis jabatan dan analisis beban kerja serta evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Bimtek analisis jabatan dan analisis beban kerja serta evaluasi jabatan dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 5 April 2017 yang bertempat di Ruang Sabha Bina Praja Kantor Walikota Probolinggo. Narasumber pada pelaksanaan bimtek ini adalah dari Badan Kepegawaian Negara Jakarta, yaitu Bapak Janry Haposan UPS, S.Si., M.Si. Sedangkan peserta bimtek adalah 1 (satu) orang pejabat dan 1 (satu) orang staf yang membidangi ketatausahaan atau kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah sebanyak 70 orang/peserta.

 Bimbingan teknis analisa jabatan (anjab) dan analisa beban kerja (abk) serta evaluasi jabatan merupakan langkah awal yang bersifat strategis dalam proses mewujudkan reformasi birokrasi. Dalam konteks ini analisis jabatan (anjab) adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan, mengolahnya menjadi informasi jabatan dan menyajikannya untuk berbagai kepentingan program kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan maupun kediklatan. Analisis beban kerja (abk) dilaksanakan dengan tujuan peningkatan produktivitas pegawai melalui penataan pns (kuantitas dan kualitas pegawai sesuai dengan yang dibutuhkan), serta untuk mengetahui jumlah pegawai yang tepat yang dibutuhkan oleh organisasi. Adapun output dari analisis beban kerja (abk) ini adalah hasil analisa kebutuhan pegawai. Hasil dari pelaksanaan anjab dan abk ini adalah guna memperoleh informasi jabatan yang berdaya fungsi sebagai bahan penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan serta perencanaan kediklatan.

 

DOWNLOAD MATERI

DOWNLOAD MATERI TAMBAHAN
 

LAST_UPDATED2