Penguatan Sinergi Cegah Kekerasan Pada Perempuan dan TPPO, Pemkot Probolinggo Dorong Keluarga Jadi Benteng Perlindungan

KANIGARAN – Pemerintah Kota Probolinggo terus memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui penguatan ketahanan keluarga. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema “Keluarga Tangguh, Perempuan Terlindungi, Bersama Cegah Kekerasan & TPPO”, di Puri Manggala Bhakti, Rabu (12/8).

Kegiatan yang digelar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Probolinggo ini diikuti sekitar 105 peserta. Mereka berasal dari unsur Tim Penggerak PKK kota, kecamatan dan kelurahan, Dharma Wanita, perangkat daerah, tokoh agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), organisasi perempuan serta Forum Puspa.

“Ketahanan keluarga itu penting dan dimulai dari keluarga kecil kita di rumah masing-masing. Anak belajar dari orang tua. Kalau keluarga dibentuk dengan keras, anak juga bisa tumbuh keras. Sebaliknya, kalau dibangun dengan kelembutan, komunikasi dan kasih sayang, anak akan memahami pesan yang disampaikan orang tuanya,” ujarnya.

Menurut Ina, keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk belajar tentang kasih sayang, penghormatan, tanggung jawab, sekaligus bagaimana menyelesaikan persoalan dengan baik. Karena itu, komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak harus terus dibangun.

“Setiap anggota keluarga, baik anak, perempuan maupun laki-laki, harus merasa aman, nyaman, dan bisa bercerita kepada orang tua atau keluarga terdekatnya. Jangan sampai ketika menghadapi masalah, anak justru mencari tempat lain karena takut disalahkan oleh keluarganya,” jelasnya.

Ia juga menyoroti perkembangan digitalisasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan anak-anak. Menurutnya, teknologi digital memiliki manfaat besar, tetapi juga menghadirkan risiko apabila tidak disertai pendampingan.

Ina mengajak seluruh keluarga di Kota Probolinggo menjadi keluarga yang cerdas digital, termasuk dengan tidak mudah percaya terhadap tawaran di dunia maya yang belum tentu memberikan manfaat atau justru berpotensi menjadi modus TPPO.

“Jangan mudah percaya pada tawaran yang ada di luar sana yang belum tentu menguntungkan atau positif bagi diri kita. Keluarga harus menjadi benteng pertama untuk melindungi anggota keluarganya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ina menyampaikan bahwa pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO tidak dapat dilakukan oleh satu perangkat daerah saja. Dibutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, keluarga, masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi perempuan, aparat penegak hukum hingga unsur lainnya.

“Angka tersebut bukan sekadar data atau statistik. Di balik setiap angka ada perempuan, ibu, anak dan keluarga yang membutuhkan perlindungan, pendampingan serta dukungan kita bersama,” ungkapnya.

Karena itu, Ina menilai setiap pihak memiliki peran sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Ada yang memperkuat, melindungi, meningkatkan literasi, memastikan layanan tersedia, serta memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang dibutuhkan.

“Inilah yang saya maksud dengan sinergitas bersama, menyatukan peran, kekuatan dan langkah untuk mencapai tujuan bersama. Mari kita bangun Kota Probolinggo sebagai kota yang tidak hanya maju dalam pembangunan, tetapi juga kuat dalam membangun keluarga, melindungi perempuan dan menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh masyarakat,” ajaknya.

Sementara itu, Kepala Dinsos PPPA Kota Probolinggo yang diwakili Sekretaris Retno Febby, menyampaikan pencegahan harus dimulai dari keluarga melalui penguatan komunikasi, relasi yang sehat, ketahanan ekonomi, serta literasi digital. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga menghadirkan risiko baru, termasuk perekrutan TPPO dan kekerasan melalui ruang digital.

Melalui bimtek ini, peserta juga diharapkan mampu mengenali berbagai bentuk kekerasan, memahami modus dan risiko TPPO, memperkuat ketahanan keluarga, membangun nilai-nilai keagamaan dalam keluarga, serta berani melapor dan mencari pertolongan ketika menghadapi kekerasan atau dugaan TPPO.

“Harapannya, keluarga di Kota Probolinggo semakin mampu menjadi benteng pertama perlindungan bagi anggota keluarganya, dengan didukung layanan pemerintah dan jejaring masyarakat yang responsif,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi dari sejumlah narasumber. yakni Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo Didik Kurniawan, Kanit 2 Satuan Reserse PPA dan PPO Polres Probolinggo Kota AIPTU Maritha Dian R serta narasumber dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Dinas Komunikasi dan Informatika. (mir/fa)